Pengusaha Pembibitan Unggas Dihimbau Pangkas Produksi 10%


Rubrik: berita | 2019-04-01



Pengusaha pembibitan unggas dihimbau untuk memangkas produksi DOC (anak ayam umur sehari) sebesar 10% untuk membantu mengatrol harga panen ayam broiler.

Sampai-sampai peternak berdemo menuntut presiden melindungi peternak rakyat dari hantaman keterpurukan harga panen livebird yang berbulan-bulan jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).

Hal itu di indikasikan karena banyaknya jumlah DOC (anak ayam) yang beredar di peternak, sedangkan permintaan ayam di Januari- Maret ini cenderung melemah.

Ketua GPPU (Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas), Achmad Dawami mengatakan, memasuki awal tahun 2019 ini, pelaku usaha perunggasan dibikin tegang karena harga ayam yang kian turun. Beberapa kali pelaku usaha menggelar pertemuan dengan pemerintah di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Ditjen PKH, Kementan).

Lanjut Dawami, dalam rapat yang sudah 9 kali di gelar hanya untuk membahas upaya menaikkan harga. Output dari rapat-rapat itu salah satunya adalah surat edaran Ditjen PKH, mengimbau kepada perusahaan breeding untuk mengurangi DOC Final Stock (FS) broiler 10% di hatchery. Sehingga mulailah saling menuding karena pasca dikeluarkannya surat itu sampai detik ini harga ayam tidak kunjung terangkat. 

Bagaimanapun juga kita prihatin situasi seperti ini, ujar Dawami, karena seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa periode Januari – Maret selalu terjadi daya beli masyarakat menurun. Bahkan sampai Februari kemarin, negara mengalami deflasi 0,5%.

“Daya beli turun boleh, tetapi bagi peternak ayam pasti merugi, akhirnya banyak peternak menjerit. Sebab kerugian mencapai triliun rupiah yang tanggung oleh peternak atau stakeholder perunggasan di tanah air ini,” kata dia pada Rapat Kerja GPPU di Tangerang (22/3).

Dirjen PKH, Kementan, I ketut Diarmita menanggapi, sudah 9 kali soal harga ayam ini dibahas bersama-sama, belum tak kunjung selesai masah.

Dia menegaskan sebenarnya tugas Ditjen PKH bukan mengatur soal harga, tetapi lebih ke arah produksi, sarana prasarana dan pengawasan produksi. Kalau produksi meningkat, berarti tugas Ditjen selesai. Sedangkan terkait harga, biar institusi lain yang mengurus karena dia paham yang berkelindan dengan inflasi atau deflasi.

“Namun demikian peternak saya menjerit karena harga ayam broiler ini anjlok, tentu saya tidak akan lepas tangan,” katanya. Sebenarnya stakeholder perunggasan banyak yang ahli, karena mereka sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis ini. Tetapi sampai detik ini mereka tidak mampu mengelola bisnis ini dengan baik, akhirnya institusi lain seperti KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha) dan BIN (Badan Intelijen Negara) ikut terlibat di bisnis ini.

Sedangkan Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan, asosiasi sangat diperlukan oleh pelaku usaha, juga pemerintah. Karena melalui asosiasi ini tentu banyak informasi yang didapat untuk kemajuan berusaha, bahkan ada hal-hal yang diputuskan bareng untuk kemajuan industri. Namun asosiasi seperti ini, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia sering menyalahgunakan, misalnya untuk mengatur harga, mengatur stok produksi atau pasar. Perilaku yang seharusnya dihindari.

Undang-undang (UU) persaingan usaha muncul sebagai reaksi terhadap kondisi perekonomian pada masa orde baru. Di mana iklim usaha pada saat itu hanya di kuasai oleh segelintir orang. Pada waktu itu, banyak sekali kebijakan pemerintah bertentangan. “Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip berusaha yang sehat, karena prinsipnya usaha yang sehat adalah semua pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama di tengah bisnis di pasar bebas,” katanya. 

Kurnia menyampaikan, KPPU mempunyai tugas di antaranya; pertama, menegakkan hukum apabila ada pelanggaran terhadap UU  Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua, advokasi kepada pemerintah, apabila ada kebijakan negara yang bertentangan prinsip usaha yang sehat, maka KPPU diberi amanat untuk memberikan pendapat. Dan pendapat ini tidak mengikat. Ketiga, pencegahan melalui pengawasan.

“Kalau bermitra jangan saling menekan, jadi keuntungan bareng, namanya juga bermitra harus maju bersama,” tutupnya.

Sumber : www.troboslivestock.com

IT & Media ISPI

Artikel Lainnya

  • Mei 06, 2019

    Pasar Ekspor DOKA Terbuka Luas

    Kasus kematian ini menjadi catatan merah bagi Negara Australia yang terkenal perduli akan animal welfare. Dengan berhentinya Negara Australia menjadi eksportir domba kambing, menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan supplier domba kambing ke beberapa Negara. ...

  • Apr 24, 2019

    Loker PT Sumber Unggas Indonesia

    Lowongan Kerja sebagai Product Development PT Sumber Unggas Indonesia ...

  • Apr 24, 2019

    Keputusan Rapat Koordinasi Perunggasan

    Keputusan rapat koordinasi perunggasan dilaksanakan di Hotel Margocity Depok Jawa Barat pada tanggal 23 April 2019. ...

  • Apr 24, 2019

    Ekspor Domba 2018: Sebuah Catatan untuk Pemerintahan ke Depan

    Keberhasilan Jawa Timur melakukan ekspor domba ke Malaysia dengan pengiriman perdana Agustus 2018 telah membuka mata semua stakeholder di Indonesia. Bahwa potensi dan peluang dalam peternakan domba kambing (doka) di Indonesia dalam titik yang paling cerah.  ...

  • Apr 05, 2019

    Revisi Grand Desain Sapi Potong

    Pemerintah bercita-cita bahwa di tahun 2045, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Dimana komoditi sapi potong akan menjadi lumbung pangan Asia di tahun yang sama. Pernyataan perencanaan ini tertuang dalam Grand Desain Pengembangan Sapi Potong dan Kerbau 2045, yang dipublikasikan oleh Kementrian Pertanian pada tahun 2016 lalu. Dalam grand desaintersebut, disebutkan target-target dan asumsi-asumsi yang harus dipenuhinya. Pasalnya, jika asumsinya tidak dipenuhi maka dengan sendirinya progam tersebut tidak mungkin akan dijalankan.  ...