Menata Data Produksi Perunggasan Nasional


Rubrik: berita | 2019-03-26



Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) seri perunggasan di Balitnak, Ciawi pada hari Selasa (26/3).

Ketua ISPI, Didiek Purwanto dalam sambutannya mengatakan, FGD seri perunggasan diadakan karena situasi industri perunggasan yang cukup memprihatinkan saat ini. Dimana harga live bird(lb) ditingkat peternak turun drastis dibawah BPP (Biaya Pokok Produksi) mencapai Rp10.000 per kilogram, sementara BPP peternak saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara harga di tingkat konsumen masih tetap tinggi.

Beberapa peternak ayam broiler rakyat telah pula turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut kepada pemerintah melakukan perbaikan tataniaga dan produksi sehingga tidak terjadi produksi berlebih.

Joko Susilo selaku pembicara yang juga pelaku peternak unggas mandiri mengatakan, awal dari semua sebenarnya pada UU No.18 Tahun 2009, turunan dari UU PKH sudah ada permentan. Dimana Permentan yang sering diperbincangkan ialah Permentan No.32 yang mengatur mengenai distribusi.

“Hingga saat ini harga DOC (Day Old Chick/anak ayam umur sehari) yang cukup tinggi merupakan suatu masalah tersendiri. Dulu, ketika harga lb turun biasanya akan dibarengi dengan penurunan harga DOC karena memang terjadi kelebihan pasokan. Hukum ekonomi suplai deman berlaku saat itu. Tapi kini, hal itu berbeda,” terang Joko.

Selain itu, lanjutnya, harga pakan juga melambung tinggi, walaupun sudah ada impor jagung. Seharusnya ketika input bahan baku ada dan murah bisa mempengaruhi harga pakan. Tapi ini tidak berlaku. Harga DOC tinggi, pakan mahal, tapi harga jual ayam lb rendah mencapai Rp10.000 per kilogram.

Achmad Dawami yang juga menjadi pembicara mengatakan, bicara soal idealism itu mudah, jangan berpikir masalah suplai melainkan demand. Demand itu harus ditargetkan oleh pemerintah. Contoh, Malaysia, Singapura memiliki tingkat konsumsi sekian, tapi Indonesia tidak pernah menargetkan konsumsi berapa banyak.

“Setelah suplai ditentukan oleh Pemerintah, bisa dikalkulasi kembali, tarik ke GPS dibutuhkan impor berapa? Ok lah range kurang lebih 10 persen. Jika sudah ketahuan kebutuhan GPS tinggal dibagikan ke masing-masing perusahaan, lalu dikawal apakah betul impor datang sesuai waktunya,” kata Dawami. 

Setelah itu, publish di website tanpa dimunculkan nama perusahaan. Itu akan mempermudah peternak dalam melihat siklus produksi.

Dawami menyarankan, untuk mengadakan FGD berikutnya mengenai kampanye gizi, impor itu harus kapan?per bulan per minggu? Diberikan ke siapa? Berapa kebutuhan jagung yang akan mempengaruhi impor dan sebagainya.

Arnold P Sinurad, peneliti Balitnak mengatakan, Pemerintah sudah banyak bikin kebijakan dan bagus, tapi tidak jalan. Seperti pencatatan produksi tapi tidak ada. Di Amerika ada majalah feedstuffmereka menulis berapa produksi setiap breeding, jadi cukup bagus untuk diketahui public.

“Akan lebih bagus jika kita memiliki power, contoh ketika saya di Australia da 2 badan yang independen, ada egg chicken board dan wheat marketing board, ada leavy. Dimana setiap orang yang mau pelihara ayam ada pungutan dan dibayarkan ke asosiasi ini. Jadi ada yang membantu dan tidak disebut sebagai kartel. Untuk menjaga kestabilan harga tersebut,” katanya.

IT & Media ISPI

Artikel Lainnya