Peternakan Rakyat, Harus Naik Kelas?

Di era industri 4.0, semua bisnis mulai berubah, karena telah terjadi perubahan pola konsumsi. Konsumen rumah tangga, pola konsumsinya berubah dari yang biasanya memasak di rumah kini mengonsumsi produk pangan yang siap saji/konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini, berdampak kepada penyediaan bahan baku yang berkualitas, tidak lagi produk massal tapi produk-produk berkualitas dan memiliki daya saing. Tidak hanya itu, pasar pun berubah dari offline ke online. Tuntutan perubahan ini menimpa siapa saja tanpa kecuali. Peternakan rakyat yang tradisional pun dituntut untuk mengikuti perubahan ini, jika tidak mereka dengan sendirinya akan mati karena usahanya tidak efisien dan tidak memiliki daya saing.

Dalam tiga tahun terakhir, tengah terjadi krisis perunggasan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya krisis kali ini paling parah, karena berada pada kondisi pademi Covid-19. Di Priangan Timur, lebih dari 50% kandang-kandang milik peternak rakyat tradisional dengan kapasitas 3.000an ekor kosong. Penyebab utamanya, fluktuasi harga produk yang selalu lebih rendah dari HPP dan harga bahan baku yang cenderung meningkat. Sementara harga karkas di konsumen relatif tetap. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, di antaranya dengan pengurangan produksi DOC (afkir dini), penentuan harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh Permendag Nomor 96 Tahun 2018. Belum mampu mengembalikan iklim bisnis yang kondusif. Kondisi seperti ini telah melanda seluruh kawasan produksi, terutama menimpa peternakan rakyat yang masih dikelola secara tradisional.

Salah satu wilayah produsen ternak unggas di Jawa Barat adalah Priangan Timur. Di kawasan ini, terdapat beberapa pola usaha yaitu: peternakan rakyat mandiri dengan skala usaha dibawah 5.000 ekor, peternakan rakyat mandiri dengan skala dibawah 30ribuan ekor terintegrasi dengan industri menengah (regional) dan peternakan mandiri dengan skala 30-40 ribuan ekor, pola usaha ini integrasi dengan industri skala besar (nasional/internasional).

Sebelum krisis, kawasan ini mampu mengirimkan ayam potong ke Jakarta dan sekitarnya sekitar 2 juta ekor per minggu atau sekitar Rp 40 milyar/minggu setara dengan Rp 2 trilyun/tahun. Belum lagi produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang nilainya tidak kurang dari 1 juta ekor per minggu. Bisa dibayangkan, bahwa pada krisis kali ini, jika tidak segera diantisipasi akan terjadi krisis sosial yang berkelanjutan antara lain meningkatnya tindak kejahatan di lingkungan dan urbanisasi.

Dalam perkembangannya, peternakan unggas sejatinya telah masuk pada kondisi “hi-tech industry”. Tuntutan efisiensi usaha dalam persaingan merupakan hal biasa dan mendasar yang dijadikan ukuran untuk keluar dari krisis yang terjadi. Oleh sebab itu, vertical agribisnis menjadi prasyarat utama dalam upaya memberdayakan peternakan unggas saat ini. Untuk keberlanjutan usahanya, pola kluster dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan wilayah produsen yang kondusif di sentra produksi yang lumpuh.

Di subsistem pra produksi (off farm) yang menjadi persoalan terutama disebabkan oleh ketersediaan pakan dan DOC yang selalu dihadapkan oleh fluktuasi harga yang sangat signifikan. Dalam kerangka mengatasi hal tersebut, di setiap kawasan harus tercipta system cluster peternakan unggas yang didukung dengan adanya usaha-usaha industri pakan unggas, industri perbibitan, dan rumah potong ayam yang dilengkapi dengan cold storage. Tuntutan sinergitas usaha di suatu kawasan menjadikan ciri keberhasilan daya dukung wilayah guna menciptakan produk yang memilik daya saing.

Di subsistem budidaya usaha, menggunakan sistem kandang closed house merupakan keharusan agar peternakan rakyat naik kelas. Disadari dalam perkembangannya, bahwa menggunakan kadang open house di era industrialisasi 4.0 sudah harus segera ditinggalkan. Pasalnya, kandang-kandang tersebut tidak mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dengan standar minimal indeks produksi (IP) 380 dan FCR yang kecil (FCR = 1.5). Tuntutan perubahan ini akan sulit dilakukan peternak, apabila mereka melakukannya secara individual. Untuk itu, perubahan pola bisnis dari invidual ke korporasi sangat diperlukan sebagai dasar berkembangnya bisnis kluster.

Inovasi teknologi kandang ini membutuhkan investasi tidak kurang dari Rp 3 milyar per kelompok populasi 40 ribuan ekor/periode. Pilihan intervensi inovasi kandang merupakan alternatif jitu dan jawaban terhadap tantangan efisiensi usaha dalam persaingan global. Pada kondisi skala usaha seperti ini, pendapatan kelompok (10-20 orang peternak) per periode adalah tidak kurang dari Rp 120 juta. Artinya, setiap peternak akan mendapatkan Rp. 6-12 juta (Adjat Sudradjat).

Di pasca panen, rantai dingin (cold chain) juga merupakan tuntutan yang akan menjadikan produk peternakan unggas berdaya saing. Dalam kerangka awal pengembangan pasar yang bersaing sangat ketat, peternakan rakyat perlu pendamping inovasi (penyuluh) agar mereka mampu bersaing secara “apple to apple” dengan industri skala besar (internasional). Bahkan berdasarkan ekosistem yang sudah terbentuk selama ini, bahwa usaha peternakan unggas di Jawa Barat, khususnya di Priangan Timur mampu mengekspor produknya jika mereka diberikan kesempatan.

Bagaimana langkah nyata untuk mengubah ini semua? Pertanyaan ini, jawaban utamanya adalah kemauan pemerintah (political will) yang ditunjukkan oleh keberpihakannya kepada industri ini. Yaitu, akankah pemerintah mengembangkan peternakan rakyat dengan industrinya di dalam negeri atau industri yang dimiliki asing? Sesungguhnya, peternakan rakyat tidak perlu dikasihani, tapi perlu dilindungi dan difasilitasi agar dalam proses transisi transformasi teknologinya dapat tumbuh dan berdaya saing.

Salah satu perlindungan yang diperlukan adalah, proteksi pasar di subsistem hilir. Pasar akan mampu meningkatkan dan mengembangan budidaya dan subsistem lainnya di hulu dalam rangkaian sistem agribisnis. Oleh karenanya, agar peternak rakyat dapat naik kelas dan krisis perunggasan dapat selesai dengan sendirinya, sebaiknya industri skala besar diarahkan kepada pasar ekspor. Pasar dalam negeri diserahkan kepada industri skala menengah dan kecil, sehingga mereka mampu bertumbuh menjadi besar dan kuat, ….semoga.