Peternak ayam rakyat mandiri seluruh Indonesia merasa merugi selama beberapa tahun belakangan. Padahal dalam beternak ayam, mereka mengharapkan keuntungan didapatkan namun ternyata sebaliknya. Kerugian bahkan hutang kepada perusahaan penyedia sapronak (sarana produksi ternak) karena belum mambu membayar suplai produksi.
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar Indonesia) menyebutkan bahwa peternak unggas rakyat mandiri terus merugi dari tahun 2018 lalu, hal ini dikarenakan harga jual ayam tidak sebanding dengan HPP (Harga Pokok Produksi) yang mereka gunakan.
Menurut catatan Pinsar Indonesia, harga jual ayam kini hanya berkisar Rp15-16.000/kg. Sementara biaya HPP yang diperlukan berkisar Rp18-19.000/kg. Sejak Oktober 2018-Maret 2019 rata-rata peternak ayam mandiri mengalami kerugian sebesar 3 ribu rupiah per kilogram ayam hidup. Hal tersebut yang membuat peternak broiler dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (5/3).
Wakil Sekretaris Jenderal I Pinsar Muhlis Wahyudi mengatakan tingginya biaya produksi peternak rakyat disebabkan harga jagung pakan mahal. Saat masa panen, harganya berada di kisaran Rp4-4.300/kg. Namun, kenyataannya sekarang masih di kisaran Rp7-7.500/kg.
“Kalau tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah dalam tiga minggu, kami bisa bangkrut,” kata Muhlis di Jakarta.
Kordinator aksi Pardjuni mengatakan, bahwa dalam aksi tersebut para peternak meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan dalam berusaha bagi para peternak ayam mandiri sehingga tidak mengalami kerugian berkepanjangan.
“Melihat kenyataan yang ada, akhirnya kami peternak dari berbagai daerah seperti Sumatra Selatan, seluruh Jawa, bahkan ada yang dari Kalimantan Selatan datang ke Jakarta hanya untuk menuntut keadilan berusaha agar peternak seperti kami juga hidup, tidak hanya perusahaan yang besar-besar saja,” tandasnya.
Senada dengan Pardjuni, Kadma Wijaya yang merupakan peternak asal Bogor mengungkapkan bahwa kondisi peternak yang terus merugi merupakan akibat dari empat upaya sistematis untuk meminggirkan para peternak mandiri.
Menurut Kadma, beberapa penyebab kondisi tersebut seperti diberikannya hak berbudi daya kepada perusahaan terintegrasi, pasar yang sama antara peternak dengan perusahaan integrator, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur pasokan dan distribusi day old chick (DOC) serta ditambah dengan harga pakan dan DOC yang semakin meningkat.
Oleh karenanya, dalam aksi tersebut ada empat tuntutan peternak kepada Presiden untuk memberikan perlindungan usaha kepada peternak, mengeluarkan PERPPU untuk menggantikan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, menurunkan harga pakan dan DOC, serta presiden diharapkan berinisiatif menggunakan kewenagannya dalam mengendalikan pasokan DOC dan ayam hidup.
“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi yang makin terpuruk ini, maka kami akan melakukan aksi lanjutan,” jelasnya. IT & Media ISPI